Bukan Kasus Penyadapan yang Mendesak. Yang lebih mendesak adalah masalah yang Langsung Dirasakan Rakyat Jelata yang Terasa Terus Diabaikan

Oleh Ade Munajat

Kasus penyadapan dan pergesekan di lingkaran kekuasaan memang ramai diperbincangkan. Namun, persoalan itu berada jauh dari kehidupan sehari-hari sebagian besar warga. Sementara perhatian tersedot ke sana, kebakaran hutan dan lahan terus mengganggu napas rakyat, serta hampir empat juta anak tetap berada di luar sistem pendidikan formal. Fokus yang berlebihan pada urusan internal kalangan berkuasa justru menutupi pola yang lebih mendasar: pengabaian sistematis terhadap barang publik yang manfaatnya tersebar luas dan biayanya tinggi.

State Capture: Ketika Aturan Main Dibentuk untuk Kepentingan Sempit

State capture adalah bentuk korupsi tingkat tinggi di mana kelompok kepentingan yang kuat, baik dari kalangan bisnis maupun politik, tidak hanya menyuap agar aturan yang sudah ada dilonggarkan, melainkan secara aktif membentuk hukum, regulasi, dan kebijakan sejak awal agar menguntungkan mereka. Joel Hellman, Geraint Jones, dan Daniel Kaufmann membedakannya dengan korupsi administratif biasa. Pada korupsi administratif, pelaku membayar agar implementasi aturan yang sudah ada menguntungkan mereka. Pada state capture, pelaku memengaruhi proses pembentukan aturan itu sendiri: membeli suara legislatif, memengaruhi isi peraturan, atau memastikan kebijakan alokasi sumber daya disusun sesuai kepentingan mereka (Hellman et al., 2000, 2003).

Akibatnya, perangkat publik seperti penegakan hukum lingkungan yang tegas, kualitas udara yang layak, atau pendidikan dasar yang merata menjadi underprovided. Yang tersebar (rakyat biasa) menanggung biaya, sementara yang terorganisir dan dekat kekuasaan menikmati rente. Dalam kerangka Public Choice, ini logis: politisi dan birokrat merespons insentif pribadi, bukan otomatis mengejar kepentingan publik. Ketika kelompok kepentingan yang terkonsentrasi mampu menawarkan dukungan politik, akses, atau keuntungan pribadi, mereka lebih berhasil “menangkap” proses kebijakan dibanding mayoritas warga yang tersebar dan sulit berorganisasi.

Karhutla sebagai Gejala Pengabaian yang Berulang

Karhutla 2026 kembali menunjukkan skala yang besar. Proyeksi CELIOS menempatkan kerugian ekonomi dan kesehatan dalam kisaran ratusan triliun rupiah (hingga sekitar Rp565 triliun pada skenario tinggi), setara kontraksi signifikan terhadap PDB. Ratusan ribu kasus ISPA tercatat, sebagian besar menimpa anak-anak, sementara paparan asap meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang. Di sejumlah wilayah, aktivitas sekolah terganggu.

Yang lebih dalam adalah rantai kepentingan di baliknya. Studi WALHI menelusuri kepemilikan konsesi dan menemukan keterlibatan modal asing, konsentrasi titik panas di kawasan proyek strategis, serta keterkaitan sejumlah tokoh dekat lingkaran kekuasaan dengan perusahaan yang konsesinya mengalami kebakaran. Penegakan hukum sering berhenti di level perusahaan pemegang izin operasional, sementara rantai kendali di level grup usaha dan beneficial owner yang sebenarnya sulit dijamah. Di sisi birokrasi, puluhan instansi memiliki tanggung jawab terkait pengendalian kebakaran, namun kekuasaan keputusan tetap terkonsentrasi di pusat, menghasilkan inersia: banyak lembaga, sedikit akuntabilitas nyata di lapangan.

Ini mencerminkan state capture dan regulatory capture di sektor kehutanan. Alokasi lahan dan penegakan sanksi dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga praktik pembukaan lahan dengan api tetap lebih murah dan cepat bagi pemilik konsesi yang terhubung, sementara biaya kesehatan dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Ketika sanksi jarang menjangkau pengambil keputusan di level grup atau kalangan yang dekat kekuasaan, insentif untuk menghentikan praktik itu lemah.

Pendidikan: Krisis yang Dinormalisasi

Data April 2026 menunjukkan hampir empat juta anak usia sekolah tidak mengakses pendidikan formal. Kompetensi dasar, khususnya matematika, cenderung menurun seiring jenjang, dan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa tetap lebar. Investasi infrastruktur dan digitalisasi memang berjalan, tetapi hasil pembelajaran dan akses bagi anak dari keluarga miskin di daerah terpencil masih jauh dari memadai.

Analisis political economy pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini sejak lama lebih sering dimanfaatkan untuk akumulasi rente (melalui pengadaan, distribusi dana, dan kontrol kurikulum) dan mobilisasi dukungan politik ketimbang untuk menghasilkan keterampilan dasar dan kemampuan berpikir kritis. Komite sekolah yang seharusnya menjadi saluran partisipasi orang tua sering dikuasai kepala sekolah dan kalangan lokal yang berkepentingan. Hasilnya adalah kebocoran: sumber daya yang dikeluarkan tidak secara proporsional menghasilkan produktivitas atau kesejahteraan bagi sebagian besar lulusan dari kelompok miskin.

Karhutla memperparah ini. Asap memaksa sekolah tutup atau beralih ke pembelajaran jarak jauh yang kualitasnya rendah bagi anak yang tidak memiliki perangkat dan jaringan. Anak-anak yang sudah berada di ambang putus sekolah semakin rentan kehilangan momentum belajar, sementara keluarga miskin yang terdampak kerugian ekonomi dari kebakaran semakin sulit membiayai pendidikan.

Kesimpulan: Prioritas yang Salah Tempat

Kasus penyadapan dan pergesekan di pusat adalah urusan kalangan berkuasa. Yang lebih mendesak adalah masalah yang langsung dirasakan rakyat: udara yang layak dihirup, lahan yang tidak terus terbakar untuk kepentingan sempit, dan pendidikan dasar yang benar-benar menjangkau anak-anak di luar pusat kekuasaan. State capture menjelaskan mengapa pola ini berulang. Tanpa perubahan insentif dan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat—penelusuran beneficial owner yang transparan, penegakan sanksi yang menjangkau pengambil keputusan, serta intervensi pendidikan yang menyasar hasil belajar bukan sekadar penyerapan anggaran—prioritas akan terus bergeser ke urusan yang lebih “aman” secara politik bagi yang berkuasa.

Urus rakyat dulu bukan slogan. Ia adalah tuntutan agar aturan main tidak terus dibentuk oleh kepentingan yang terkonsentrasi, sementara yang menanggung biaya paling besar tetap diabaikan.

Referensi (APA)

CELIOS. (2026). Membakar hutan, hanguskan ekonomi: Dampak karhutla terhadap biaya ekonomi dan biaya kesehatan. Center of Economic and Law Studies.

Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: State capture, corruption and influence in transition. World Bank Policy Research Working Paper No. 2444.

Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2003). Seize the state, seize the day: State capture and influence in transition economies. Journal of Comparative Economics, 31(4), 751–773.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Data Anak Tidak Sekolah per 1 April 2026.

Rosser, A. (berbagai). Political economy of Indonesia’s learning crisis. RISE Programme / terkait.

WALHI. (2026). Studi kepemilikan dan pola karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.