EKONOMI KERAKYATAN VIRAL MENJELANG PEMILU

Oleh Hasbullah Fudail

(Alumni Magister Kebijakan Publik UI)

Ekonomi Kerakyatan menjadi ramai dan selalu jadi pokok bahasan dalam setiap momentum  lima tahunan menjelang Pemilihan Umum. Konsep ini menjadi jualan para partai politik maupun para calon presiden yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat dalam Pemilu baik  legislatif maupun presiden. Bahwa suara rakyat identik adalah suara Tuhan pasti sangat menentukan ke arah mana pendulum kekuasaan akan bergerak. Apa ia akan tetap dengan formasi yang ada atau ada pemenang baru yang memimpin roda pemerintahan.

Menjelang Pemilu tahun 2024 menjadi penting untuk tahu ke arah mana perekonomian bangsa ini akan digiring. Apakah tetap denganR pola yang ada sekarang dengan sistem ekonomi pasar  yang sangat terbuka dengan intervensi pemerintah untuk mengendalikan pasar, atau adakah konsep lain yang lebih membumi sesuai dengan falsafah (idiologi) bangsa Indonesia Pancasila?

Berbagai wacana dan perdebatan sistem perekonomian yang akan dituju sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia adalah ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Salah satu ikon yang selalu menjadi jargon menjelang Pemilu adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Berbagai pidato oleh partai maupun kandidat presiden dan pengikutnya  selalu menjadi jualan di bebagai media dan pembicaraan dalam per siklus 5 tahunan saja. Seusai pemilu maka ia pun seperti hilang tak berbekas, kembali akan ramai di saat menjelang Pemilu lagi, inilah yang menjadi siklus lima tahunan. Padahal perlu digarisbawahi tentang keseriusan soal ekonomi kerakyatan tidak boleh hanya ada dalam masa pemilu sekarang melainkan harus dilaksanakan dengan terimplementasi dalam kehidupan riil bangsa ini.

Apa yang dihidupkan rakyat jangan lupa dengan Bung Hatta yang meletakkan arah pondasi perekomonian Indonesia yang dicita-citakan sebagai sebuah mekanisme pasar seperti yang diterangkan di dalam konsep perekonomian kapitalis tetapi di dalamnya ada unsur keadilan.   Jika bicara tentang ekonomi kapitalis pasti orientasinya adalah pertumbuhan dan efisiensi.

Perekonomian Pancasila adalah perekonomian yang di dalamnya memperhitungkan unsur keadilan ditandai perekonomian terjadi distribusi pendapatan. Bahwa distribusi pendapatan baik  yang membawa modal (capital), membawa tenaga pekerja, membawa teknologi, maupun masyarakat. Kemudian berinteraksi di dalamnya terjadilah distribusi pendapatan, baik yang bawa modal, membawa tenaga kerja membawa teknologi masing-masing mendapatkan pendapatan sesuai proporsional.

Ketika distribusi itu tidak adil dan terjadi ketimpangan maka diperlukan kehadiran pemerintah melakukan distribusi melaui pajak. Hasil pajak itu kemudian dibagikan kepada orang-orang  yang membutuhkan, jadi ada distribusi kalau tidak tercapai pemerintah melakukan redistribusi maka munculah program-program penyelamatan pada masyarakat lewat program distribusinya tidak menghasilkan sebuah peningkatan yang sepadan.

Di dalam situasi di mana tidak ada distribusi dan tidak menghasilkan kesejahteraan bagi umat toh ada redistrbusi jadi ada bantuan, ada program-program untuk menyelamatkan mereka yang tidak bisa mendapatkan manfaat program kegunaan itu nah ini yang di dalam gagasan kami, kami melihat proses distribusinya dibereskan dulu sehingga pencapaian kesepakatan itu lewat ekonomi pasar keadilan diatur kesepakatan agar tidak terjadi ketimpangan.

Kita sudah terlalu banyak aturan-aturan yang dibuat dengan kesempatan tumbuhnya kelompok paling besar, sementara yang kecil tidak dapat kesempatan. Praktek tata ruang belum  memberikan kesempatan yang sudah kecil atau menengah bagi mikro sulit masuk pasar. Kami sampaikan gagasannya adalah pasal yang berkeadilan itulah perekonomian kerakyatan di mana keadilan dimasukkan ke dalam proses.

Saya berharap para pelaku nanti bisa memberikan bantuan kepada kita untuk menyusun kendalinya jangan kita berpandangan bisa mengerjakan semuanya sendiri tetapi harus memakai  istilah kolaborasi, yaitu beban yang dipinggul sama-sama, lalu solusi itu tidak semuanya muncul dari pemegang kebijakan tetapi sumber dari solusinya bisa baik semua, sayang sekali kalau kita mengerjakannya sendiri.

Saya berharap para pelaku nanti bisa memberikan bantuan kepada kita untuk menyusun kendalinya kepada para pelaku dalam 4 hal yaitu: 1. Apa yang perlu ditingkatkan dari apa yang ada sekarang. 2. Apa yang harus dikoreksi dari yang ada sekarang. 3. Apa yang perlu diberhentikan oleh ada yang sekarang. 4. Apa yang baru harus dibuat. Jadi ketika kita berbicara tentang perubahan itu bukan dalam mengenolkan yang ada. Apa yang harus dijaga, apa yang harus dikoreksi lalu apa yang harus dihentikan. Apa yang harus dibuat perubahan. Kebanyakan dari kita bicaranya yang mementingkan ke depannya saja 1, 2, 3. Jangan karena apa yang sudah dikerjakan puluhan tahun tidak bisa merumuskan maka perubahan ke arah yang lebih benar bisa dilakukan. Jadi tidak menghilangkan yang sudah diubah tetapi tidak sungkan untuk melakukan yang nomor 3 dan nomor 4 yang senyatanya berada di dalam pasar.

Jadi jualan Ekonomi Kerakyatan atau ekonomi Pancasila jangan hanya dalam pesta 5 tahunan ketika pemilihan umum lalu kemudian berhenti. Ekonomi Kerakyatan kita hanya ada di tataran  falsafah tanpa alat/tools yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Jika pilihannya kita harus mengambil sikap dalam suatu kebijakan maka indikatornya didasarkan 4 kriteria  berdasarkan prioritas dari tertinggi ke rendah: Keadilan, kepentingan publik, akal sehat, dan regulasi untuk membuat Indonesia lebih baik.

Demikian beberapa pemikiran yang disampaikan Anies Baswedan dalam dialog Ekonomi Kerayakyatan Sebagai Instrumen Pemerataan dan Keadilan yang diseleggarakan oleh HD Instiute, Bandung Sabtu, 21/01/2023.