GURU DAN KELELAHAN SISTEMIK

Oleh Tatang Sunendar

Pa Bujang adalah seorang pengawas sekolah dalam sebuat giat mengajak untuk ngobrol santai terkait dengan temuan lapangan menunjukkan bahwa profesi guru saat ini menghadapi tekanan yang tidak ringan. Hasil survei internal berbagai organisasi pendidikan dan diskusi komunitas guru menunjukkan bahwa sebagian besar guru merasa terbebani oleh tuntutan administrasi yang tinggi, sementara waktu untuk fokus pada pembelajaran semakin terbatas. Di sisi lain, data tentang kesejahteraan menunjukkan masih banyak guru, khususnya non ASN, yang menerima honor relatif rendah, bahkan dalam beberapa kasus berada di bawah standar upah minimum daerah. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya intensitas perubahan kebijakan pendidikan dalam satu dekade terakhir, mulai dari pergantian kurikulum hingga transformasi digital yang menuntut adaptasi cepat.

Di ruang-ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya harapan, muncul fenomena yang sering luput dari perhatian, kelelahan sistemik yang dialami guru. Kelelahan ini bukan sekadar letih fisik setelah mengajar seharian, melainkan akumulasi panjang dari tekanan kebijakan, tuntutan administratif, dan perubahan sistem pendidikan yang tak kunjung stabil.

Salah satu gejala yang tampak adalah menurunnya gairah sebagian guru senior dalam meng upgrade kompetensi dan menghadirkan inovasi baru. Hal ini seringkali disalahpahami sebagai bentuk resistensi terhadap perubahan. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, ada kelelahan psikologis yang mengendap. Guru yang telah puluhan tahun mengabdi, berkali-kali menghadapi perubahan kurikulum, berganti pendekatan pembelajaran, hingga tuntutan digitalisasi, sering merasa bahwa setiap perubahan datang tanpa kesinambungan yang jelas.

Kebijakan pendidikan yang kerap berubah menjadi salah satu pemicu utama. Kurikulum yang berganti sebelum benar-benar matang diimplementasikan membuat guru seperti berlari di tempat. Belum sempat memahami satu sistem secara utuh, mereka sudah dihadapkan pada sistem baru. Hal ini diperparah dengan hadirnya berbagai model dan pendekatan pembelajaran yang, pada tataran konsep, memang menjanjikan, tetapi dalam praktik sering berujung pada tambahan beban administrasi yang lebih spesifik membuat RPP/Modul ajar lagi.

Alih-alih mempermudah, inovasi yang diharapkan justru terasa sebagai pekerjaan tambahan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga disibukkan dengan pengisian berbagai dokumen, laporan, dan platform yang terus berkembang. Energi yang seharusnya difokuskan pada interaksi bermakna dengan siswa, tersedot untuk memenuhi tuntutan administratif.

Persoalan lain yang semakin memperkuat kelelahan sistemik adalah kurang sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak jarang, kebijakan yang dirancang di tingkat pusat memiliki semangat yang baik, tetapi dalam implementasinya di daerah mengalami penyesuaian yang justru menambah kompleksitas. Guru akhirnya berada di tengah-tengah dua arus kebijakan yang tidak selalu sejalan. Di satu sisi mereka harus memenuhi tuntutan pusat, di sisi lain harus menyesuaikan dengan kebijakan daerah yang memiliki prioritas dan mekanisme berbeda misalnya dnegan adanya kebijakan jumlah siswa per kelas 40-50 murid, . Kondisi ini menciptakan kebingungan sekaligus tekanan tambahan yang tidak kecil.

Di sisi lain, persoalan kesejahteraan juga menjadi faktor yang tak bisa diabaikan. Banyak guru merasa bahwa penghargaan terhadap profesi mereka belum sebanding dengan beban kerja yang diemban. Bahkan, dalam realitas yang sering diperbincangkan, terdapat ironi ketika honor guru terutama guru non-ASN justru lebih rendah dibandingkan dengan gaji profesi lain dalam program pemerintah, seperti sopir dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perbandingan ini bukan untuk merendahkan profesi lain, melainkan untuk menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas kebijakan. Ketika profesi yang memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa belum mendapatkan penghargaan yang layak, maka wajar jika muncul rasa ketidakadilan di kalangan guru.

Kondisi ini, jika dibiarkan, berpotensi melahirkan sikap apatis. Guru menjadi sekadar menjalankan kewajiban, tanpa semangat untuk berkembang. Padahal, pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada guru yang terus belajar, berinovasi, dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Lalu, apa yang bisa dilakukan?

Pertama, stabilitas dan sinkronisasi kebijakan menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah pusat dan daerah perlu membangun keselarasan yang kuat, tidak hanya dalam konsep, tetapi juga dalam implementasi teknis di lapangan. Guru membutuhkan kepastian arah, bukan kebingungan akibat tumpang tindih kebijakan.

Kedua, penyederhanaan administrasi harus menjadi prioritas. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan beban baru. Sistem pelaporan dan dokumentasi perlu dirancang agar efisien, relevan, dan benar-benar mendukung proses pembelajaran.

Ketiga, penguatan kesejahteraan guru perlu dilakukan secara lebih proporsional dan berkeadilan. Tidak hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga penghargaan profesional, kesempatan pengembangan diri, serta perlindungan dalam menjalankan tugas. Penataan ulang skema honor dan insentif menjadi langkah penting agar tidak terjadi disparitas yang mencederai rasa keadilan.

Keempat, pendekatan dalam peningkatan kompetensi guru perlu lebih humanis. Guru senior, misalnya, tidak bisa diperlakukan sama dengan guru pemula. Pengalaman mereka adalah aset berharga yang perlu dihargai dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran bersama.

Terakhir, penting membangun budaya dialog antara pembuat kebijakan dan guru. Guru bukan sekadar pelaksana, tetapi juga sumber pengetahuan lapangan yang kaya. Dengan melibatkan mereka secara aktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih kontekstual dan implementatif.

Kelelahan sistemik pada guru adalah sinyal bahwa ada yang perlu dibenahi dalam ekosistem pendidikan. Jika guru dibiarkan lelah, maka pendidikan akan kehilangan ruhnya. Sebaliknya, jika guru dikuatkan, dihargai, dan didukung secara nyata, maka harapan akan masa depan pendidikan yang lebih baik akan selalu menemukan jalannya.

Pada akhirnya, guru tidak pernah menolak perubahan. Mereka hanya berharap perubahan itu datang dengan arah yang jelas, kebijakan yang selaras, beban yang manusiawi, dan penghargaan yang setara……………. Wallahu A'lam Bishawab