MEMBANGUN ATAU MENGUATKAN PENDIDIKAN INKLUSIF?

Oleh Dedy Kustawan (LSE)

PENGANTAR

Isu pendidikan inklusif semakin sering menjadi perbincangan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah kita sedang membangun pendidikan inklusif dari awal, atau justru menguatkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, namun belum optimal berjalan?

PENDIDIKAN INKLUSIF:

DARI KONSEP KE PRAKTIK

Pendidikan inklusif bukanlah gagasan baru. Secara global, arah kebijakan ini dikuatkan sejak Pernyataan Salamanca (1994). Di Indonesia, pijakan hukum pendidikan inklusif juga cukup kuat melalui sejumlah regulasi nasional, antara lain:

•           UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

•           Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, sebagai regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. (Catatan:Pasal-pasal yang mengatur peserta didik berkelainan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023)

•           UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

•           PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang mengatur detail bentuk akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas yaitu: 1) penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan; 2) penyediaan sarana dan prasarana; 3) penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan 4) penyediaan kurikulum.

•           Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta

Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, yang menjadi payung terbaru dalam penguatan layanan pendidikan inklusif di satuan pendidikan khususnya dalam fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Regulasi-regulasi ini menunjukkan bahwa secara konsep dan hukum, pondasi pendidikan inklusif di Indonesia sudah terbangun dengan baik.

Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak satuan pendidikan menerima murid dengan kebutuhan beragam, tetapi belum sepenuhnya memiliki kapasitas untuk memberikan layanan yang adil dan setara. Guru sering kali kebingungan melakukan adaptasi pembelajaran, fasilitas fisik belum ramah disabilitas, dan masyarakat masih ada yang memandang “inklusif” sebatas menerima, belum sampai pada memberi dukungan.

MEMBANGUN: MELETAKKAN DASAR PEMAHAMAN

Ketika berbicara tentang membangun, fokusnya adalah menciptakan kesadaran dan fondasi. Ini berarti:

•           Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa setiap anak, apapun kondisinya, berhak belajar bersama.

•           Menyediakan regulasi yang jelas agar satuan pendidikan tidak ragu menerima anak dengan beragam kebutuhan.

•           Membentuk budaya satuan pendidikan yang ramah keberagaman sejak awal.

Di banyak daerah, langkah membangun ini masih sangat relevan karena kesadaran dan pemahaman tentang inklusivitas belum merata.

MENGUATKAN: DARI AKSES MENUJU KUALITAS

Sementara itu, di daerah yang sudah memiliki kebijakan dan praktik inklusif, tantangan utamanya adalah menguatkan. Artinya, bukan hanya membuka akses, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan. Penguatan ini mencakup:

•           Kapasitas guru: pelatihan berkelanjutan dalam pelaksanaan identifikasi, asesmen fungsional serta akomodasi kurikulum, pembelajaran, dan penilaian (asesmen formatif dan sumatif)

•           Sumber daya satuan pendidikan: penyediaan tenaga pendamping pembelajaran bagi murid penyandang disabilitas tertentu, media pembelajaran adaptif, serta sarana prasarana yang ramah bagi semua.

•           Kolaborasi multipihak: antara satuan pendidikan, orang tua, pemerintah daerah, dokter, psikolog, teraspis, dan komunitas agar dukungan tidak parsial.

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)

Di tingkat daerah, Dinas Pendidikan memiliki peran strategis dalam memastikan pendidikan inklusif berjalan berkesinambungan. Dinas Pendidikan tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga mengoordinasikan pelatihan guru, pengalokasian anggaran, sarana dan prasarana, serta memantau dan mengevaluasi implementasi di satuan pendidikan.

Selain itu, kehadiran Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Pendidikan sebagai penguatan fungsi pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menjadi garda terdepan dalam memberikan dukungan teknis. ULD membantu satuan pendidikan dalam:

•           menyediakan asesmen medis/psikologis;

•           memfasilitasi satuan pendidikan dalam melaksanakan asesmen fungsional;

•           memberikan rekomendasi akomodasi yang layak;

•           menyediakan guru pendidikan khusus untuk ditugaskan pada satuan pendidikan, dapat lebih dari satu satuan pendidikan;

•           memfasilitasi program kebutuhan khusus dan program kompensatorik;

•           menyediakan tenaga pendamping sesuai kebutuhan;

•           menjadi pusat rujukan dan konsultasi bagi guru serta orang tua; serta

•           melaksanakan tugas, fungsi, dan layanan lainnya sebagaimana diatur pada Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.

Sinergi antara Dinas Pendidikan, ULD, satuan pendidikan, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendidikan inklusif. Tanpa koordinasi yang kuat, inklusi berisiko berhenti pada jargon tanpa makna nyata bagi murid.

KESIMPULAN: TIDAK SEKADAR PERTANYAAN RETORIS

Jadi, pertanyaan “membangun atau menguatkan pendidikan inklusif?” sebenarnya bukan pilihan biner (bukan sekadar harus memilih salah satu membangun atau menguatkan, melainkan bisa sekaligus atau ada spektrum di antaranya). Jawabannya tergantung pada konteks. Di wilayah yang pemahamannya masih rendah, kita perlu membangun. Di tempat yang sudah berjalan, kita harus menguatkan.

Namun, keduanya bertemu dalam satu tujuan besar: mewujudkan satuan pendidikan yang benar-benar menerima keragaman sebagai kekuatan, bukan hambatan. Dengan dukungan Dinas Pendidikan melalui Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir nyata sebagai jaminan keadilan bagi semua anak.

Dedy Kustawan (LSE) Mobile: 087825957359