Networked Structure sebagai Ukuran Keberhasilan Kolaborasi Ke-1

Oleh Ahmad Rusdiana

(Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Networked Structure (struktur jaringan), merupakan salah satu dari delapan bentuk ukuran keberhasilan sebuah kolaborasi dalam governance, yang di gagas DeSeve (dalam Moore, 2009), bahwa tipe networked strucuture (jenis struktur jaringan) menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.

Baca: https://beritadisdik.com/news/kaji/apa-dan-bagaimana-ukuran-keberhasilan-kolaboratif

Namun demikian bahwa dalam kepemimpinan ataupum pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama (Jones, 2004).

Untuk hal itu, ada banyak bentuk networked structure, seperti hub dan spokes, bintang, dan cluster (kumpulan terangkai dan terhubung) yang bisa digunakan. Milward dan Provan (2007) dalam Sudarmo (2011:111); mengkategorikan bentuk struktur jaringan ke dalam tiga bentuk: self governance, lead organization dan Network administrative organization (NAO). Dari ketga macam pengkategorian, model hub dan spoke bisa disamakan dengan lead organisation; bentuk lintang bisa disamakan dengan self governance; sedangkan model cluster lebih dekat ke model network administrative organization karena yang sebenarnya model ini merupakan campuran antara self governance dan lead organization.

Pertama: Model self governence ditandai dengan struktur dimana tidak terdapat entitas administratif namun demikian masing-masing stakeholder berpartisipasi dalam network, dan manajemen dilakukan oleh semua anggota (stakeholder yang terlibat).

Kelebihan dari model self-governance adalah bahwa semua stakeholder yang terlibat dalam network ikut berpartisipasi aktif, dan mereka memiliki komitmen dan mereka mudah membentuk jaringan tersebut. Namun, kelemahan dari model ini adalah tidak efisien mengingat biasanya terlalu seringnya mengadakan pertemuan sedangkan pembuatan keputusan sangat terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsesnsus. Juga disyaratkan agar bisa efektif, para stakeholder yang terlibat sebaiknya sedikit saja sehingga memudahkan saling komunikasi dan saling memantau masing-masing secara intensif. Ini berarti bahwa jumlah anggota yang relative kecil atau terbatas sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah kolaborasi atau jaringan yang mengambil bentuk self-governance.

Kedua: Model lead organization; ditandai dengan adanya entitas administratif (dan juga manajer yang melakukan jaringan) sebagai anggota network/atau penyedia pelayanan. Model ini sifatnya lebih tersentralisir dibandingkan dengan model self govenance.

Kelebihanya, model ini bisa efisien dan arah jaringannya jelas. Namun masalah yang dihadapi dalam model ini adalah adanya dominasi oleh tipe lead organization, dan kurang adanya komitmen dari para anggota (stakeholder) yang tergabung dalam network. Disarankan juga agar network lebih optimal, para anggota dalam network sebaiknya cukup banyak.  Hal ini bisa dipahami mengapa anggota yang banyak dipandang efektif karena model ini mengandalkan juga dukungan dari stakeholder atau anggota lainnya dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga semakin banyak dukungan semakin efektif sebuah kolaborasi yang mnegadopsi model lead organization.

Ketiga: Model network administrative organization; ditandai dengan adanya entitas administrative secara tegas, yang dibentuk untuk mengelola network, bukan sebagai “service provider” (penyedia layanan) dan manajernya di gaji. Model ini merupakan campuran model self-governance dan model lead organization.

Wallahu A’lam Bishowab.

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C. Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis.

Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di akses melalui:

(1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators. (2) https://www.google.com/search?q=buku+ a.rusdiana+ shopee& source (3) https://play.google.com/store/books/author?id.