PENDAMPING LINTAS JENJANG UNTUK MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH

Oleh Tatang Sunendar

Adalah Bu Jelita, pengawas sekolah SMP mengontak dan menyampaikan informasi terkait  transformasi tugasnya dari sebutan pengawas sekolah menjadi pendamping satuan Pendidikan. Ini sebagai akibat terbitnya Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024. Beliau berkabar bahwa sekolah binaannya semula jenjang SMP, sekarang ditugaskan membina TK, SD, dan SMP, luar biasa, kenapa demikian?

Peningkatan mutu sekolah menjadi salah satu fokus utama dalam dunia pendidikan. Berbagai strategi diterapkan untuk memastikan bahwa setiap jenjang pendidikan, dari tingkat dasar hingga menengah atas, mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah pendampingan lintas jenjang. Pendamping lintas jenjang berperan penting dalam menciptakan kesinambungan mutu pendidikan dan mengurangi kesenjangan capaian antarjenjang.

Pendamping lintas jenjang adalah tenaga pendidik atau pendamping yang membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan mengutamakan kesinambungan capaian belajar antarjenjang. Peran mereka meliputi 1) Pendamping lintas jenjang memastikan keterpaduan kurikulum dari jenjang sebelumnya ke jenjang berikutnya. Dengan penyelarasan yang baik, peserta didik dapat mengikuti proses belajar dengan lebih lancar tanpa terputus. 2) Mereka memberikan pelatihan, supervisi, dan bimbingan kepada guru dalam menyusun rencana pembelajaran serta strategi evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan murid pada setiap jenjang pendidikan. 3) memantau dan mengevaluasi capaian belajar murid pendamping membantu guru dalam memantau perkembangan akademik murid serta mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran yang perlu diperbaiki, serta 4) mendorong pengembangan karakter murid selain akademik, pendamping lintas jenjang juga mendorong penguatan karakter murid melalui program yang berkesinambungan, seperti pendidikan berbasis nilai, kearifan lokal, serta kolaborasi dengan orang tua.

Dengan adanya perubahan tugas dan tanggung jawab pendamping dari melaksanakan pendamping an akademik dan manajerial menjadi melaksanakan pendampingan dan pembinaan dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan.Maka kedepan nampaknya tidak  ada istilah pendamping  manajemen sekolah dengan tugas  pokoknya  Pendamping  Manajemen Sekolah adalah melakukan pendamping an manajerial terdiri dari pembinaan, pemantauan (standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik & tenaga kependidikan) dan penilaian kinerja sekolah pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Pendamping  mata pelajaran dengan tugas pokoknya  pendamping  mata pelajaran  melaksanakan pendamping an akademik meliputi pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan) pada guru mata pelajaran di sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Dimana perbedaan tersebut dibagi atas dasar pengkat dan golongan,

Dengan posisi yang sedemikian strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, sebenarnya pendamping sekolah seharusnya memiliki andil yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pendidikan di sebuah provinsi/kabupaten/kota. Permasalahannya adalah seberapa besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi tersebut memberikan porsi kepada pendamping sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingannya sesuai tugas pokok dan fungsi pendamping  sekolah yang diatur dalam peraturan atau perundangan yang berlaku. Apalagi jika mengingat tugas dan fungsi pendamping jika menurut Ofsted lembaga kepangawasan yang berpengaruh di Inggris tugas pokok dan fungsi pendamping mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003).

Lebih lanjut terkait dengan pendamping lintas jenjang, hal ini nampaknya bukan suatu persoalan yang perlu dikhawatirkan mengingat praktek baik terkait pelaksanaan lintas jenjang sudah dilaksanakan hampir empat tahun yang lalu oleh BAN SM dalam melaksanakan visitasi akreditasi satuan pendidikan. Asesor akreditasi yang mayoritas pendamping sekolah sudah terbiasa ditugaskan untuk melaksanakan visitasi dengan sasaran yang berbeda, misalnya pendamping SD melakukan visitasi ke TK, SMP, SMA, pendamping SMA ke TK, SD atau SMP, SMK, dan SLB.

Awal penugasan asesor visitasi sekolah lintas jenjang memberi efek psikologis bagi asesor maupun sekolah. Bagi asesor yang dari pendamping SD merasa kurang pecaya diri saat ditugaskan visitasi ke sekolah jenjang SMA/SMK/SLB karena karateristik sekolah yang berbeda. Sebaliknya jika pendamping SMA/SMK/SLB ditugaskan melakukan visitasi ke sekolah jenjang SD/SMP yang kurang percaya diri adalah pihak sekolah karena asesornya yang sangat detail dan teliti saat melaksanakan tugas visitasi. Namun secara pelan namun pasti hal tersebut lambat laun sudah terbiasa. Hal itu terjadi karena instrumen yang digunakan untuk semua jenjang secara umum sama kecuali dalam bidang khusus yang menjadi karaterstik jenjang sekolah. Misal di SD dan SMK mempunyai karakteristik tersendiri.

Penugasan pendamping sekolah lintas jenjang merupakan suatu keniscayaan mengingat 1) Adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan melalui program merdeka belajar di mana salah satu programnya adalah peningkatan mutu yang harus menjadi perhatian pendamping sekolah. 2) Adanya disparitas jumlah pendamping di satu daerah dengan daerah lainnya, apalagi dengan terpisahnya pengelolaan pendamping jenjang pendidikan dasar dengan pendamping pendidikan menengah. 3) Tidak ada perbedaan yang mendasar tugas pokok dan tanggung jawab antara pendamping jenjang pendidikan dasar dan pendamping menengah. 4) Persebaran jumlah satuan pendidikan yang berbeda satu kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya begitu juga dengan jumlah SMA dan SMK yang dikelola oleh provinsi.

Kebijakan pendamping lintas jenjang membawa implikasi bagi pendamping sekolah itu sendiri, seorang pendamping sekolah selain memahami tugas fungsi dan tanggung jawab profesi kependampingan juga hendaknya:

Pertama melakukan perubahan paradigma dalam melaksannakan tugas dari yang mengembangkan prinsip dilayani menjadi melayani satuan Pendidikan juga memberdayakan  guru dan kepala sekolah dalam mengelola sekolah.

Kedua adaptif terhadap perubahan kebijakan daerah maupun nasional serta adapatif terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang nampaknya sudah menjadi alat dalam mengikuti program-program yang dikembangkan oleh Kemdikdasmen, akun belajar, rumah Pendidikan dll.

Ketiga responsive terhadap kebijakan baru terkait pengelolan SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang mempunyai kararistik tersendiri, pendamping harus memahami masing-masing karakteristik sekolah tersebut. Sehingga pengelolaan sekolah yang berdeferensiasi dapat  terwujud dan tidak akan canggung saat kebijakan pintas jenjang diterapkan kemudian.

Keempat inisiatif memberi masukan-masukan terkait program inovatif dalam pengelolaan PAUD/TK, SD, SMP, SMK, dan SLB melalui kerja kolaboratif dengan sesama pendamping, kepala sekolah maupun guru dengan mengacu pada rapot pendidikan sebagai bahan untuk  melakukan perencanaan berbasis data.

Kelima memahami indikator-indikator kepemimpinan pembelajaran yang sudah terlebih dahulu dipahami oleh guru penggerak, kepala sekolah penggerak sehingga dengan memahami indikator tersebut pendamping sekolah tidak akan kerepotan saat melakukan pendampingan dan pembinaan untuk guru, kepala sekolah dan PTK lainnya.

Keenam mendorong sekolah yang menjadi sasaran pendampingan dan pembinaan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak sehingga pembelajaran yang demokratik akan tumbuh dan berkembang, guru, kepala sekolah tidak lagi sungkan dalam menuangkan ide, gagasan baru, berani mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran dan pengelolaan sekolah.

Penerapan kebijakan pendamping lintas jenjang nampaknya tidak akan semudah saat pendamping sekolah menjadi asesor yang bisa lintas jenjang sebagaimana diterapkan oleh BAN SM, karena pengelolaan pendamping sekolah berbeda kewenangannya. Pendamping jenjang dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sedangkan pendamping jenjang menengah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Jika mau diterapkan hanya pendamping  SD ke SMP atau sebaliknya untuk pendamping jenjang pendidikan dasar, dan antar pendamping  SMA, SMK, SLB untuk pendamping jenjang menengah. Bagaimana strategi pendampingan lintas jenjang?

Strategi Pendampingan Lintas Jenjang Agar efektif, pendamping lintas jenjang harus menerapkan beberapa strategi, di antaranya: 1) analisis kebutuhan sekolah karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung pada karakteristik muridnya. Pendamping harus melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan strategi yang tepat. 2) Kolaborasi guru antar jenjang, pendamping mendorong kolaborasi antar guru di jenjang berbeda untuk menyelaraskan strategi pembelajaran, termasuk dalam hal penilaian dan asesmen. 3) Berbasis data capaian akademik karena data hasil belajar murid bisa digunakan sebagai dasar dalam menentukan intervensi yang diperlukan, baik dalam hal penguatan materi maupun pengembangan keterampilan abad 21 (4C). Serta 4) Pemanfaatan Teknologi mengingat dalam era digital, pendamping lintas jenjang perlu mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih adaptif dan inovatif.

Adapun keuntungan pendampingan lintas lenjang diasumsikan memberikan berbagai manfaat yang signifikan dalam meningkatkan mutu sekolah. Beberapa keuntungannya adalah meningkatkan keterpaduan kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum yang selaras dan terintegrasi antarjenjang membuat proses belajar lebih sistematis, sehingga murid memiliki fondasi yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Meningkatkan kompetensi guru mendapatkan wawasan baru, metode pembelajaran yang inovatif, dan evaluasi yang berbasis data sehingga kualitas mengajar mereka terus berkembang. Kemudian mempercepat penanganan masalah pembelajaran dengan pemantauan rutin, masalah pembelajaran dapat teridentifikasi lebih awal dan diselesaikan dengan segera, baik melalui pengayaan materi maupun remediasi.

Lebih lanjut keuntungan pendampingan adalah meningkatkan kolaborasi antar guru karena pendampingan lintas jenjang mendorong kerja sama antar guru di berbagai jenjang pendidikan, menciptakan budaya belajar bersama yang positif. Kemudian mendukung pengembangan holistik murid tidak hanya aspek akademik, pendampingan lintas jenjang juga mendukung pengembangan karakter, sosial-emosional, dan keterampilan abad 21 (komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas). Serta kontribusi terhadap mutu sekolah pendampingan lintas jenjang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan mutu sekolah.

Namun, penerapan pendamping lintas jenjang juga memiliki tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi keterbatasan jumlah pendamping, perbedaan karakteristik sekolah, hingga kurangnya data yang valid terkait capaian antarjenjang. Solusinya adalah dengan memperkuat koordinasi antarj enjang, meningkatkan kompetensi pendamping, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi.

Pendamping lintas jenjang adalah sebuah ikhtiar dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Mereka memastikan kesinambungan pembelajaran yang berdampak pada pencapaian akademik murid serta penguatan karakter. Dengan peran yang strategis ini, pendamping lintas jenjang tidak hanya membantu sekolah dalam menyusun program yang lebih terpadu, tetapi juga menciptakan budaya belajar yang lebih progresif dan inklusif. Keuntungan dari program ini tidak hanya dirasakan oleh guru dan murid, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang tua dan masyarakat.yang ujungnya murid yang cerdas, kreatif dan berkarakter bisa terwujudkan … semoga.