PENGUNDURAN DIRI GIBRAN, KETIKA JABATAN HARUS TUNDUK PADA KONSTITUSI

Oleh Torik Imanurdin

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 bukan sekadar peristiwa pergantian kekuasaan. Ia merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik, bukan hanya dari keputusan politik yang diambil, tetapi juga dari proses yang mendahuluinya dan konsekuensi konstitusional yang harus dijalankan setelahnya.

Dalam negara demokrasi, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang melekat secara permanen pada seseorang. Jabatan adalah amanah yang dibatasi oleh konstitusi, hukum, etika, dan pertanggungjawaban kepada rakyat. Karena itu, tidak seorang pun, betapapun tinggi kedudukannya, boleh ditempatkan di atas hukum.

Pertama, supremasi hukum harus berdiri di atas kepentingan kekuasaan.

Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa konstitusi tidak boleh menjadi sekadar dokumen formal yang dibaca ketika dibutuhkan, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam mengelola kekuasaan. Ketika muncul persoalan hukum dan tuntutan pertanggungjawaban terhadap pejabat publik, mekanisme konstitusional harus diberi ruang untuk bekerja secara independen dan transparan.

Berhentinya seorang pejabat di tengah proses politik dan ketatanegaraan tidak boleh dimaknai sebagai kemenangan satu kelompok atas kelompok lainnya. Yang harus menjadi kemenangan adalah tegaknya prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi arena perlindungan terhadap kekuasaan, tetapi harus menjadi sistem yang memastikan kekuasaan dapat dikoreksi.

Kedua, integritas pendidikan tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik.

Persoalan ijazah dan persyaratan akademik seorang pejabat publik membawa pesan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan tentang dokumen seseorang. Pendidikan adalah proses panjang yang dibangun melalui kerja keras, kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab intelektual.

Jutaan pelajar dan mahasiswa di Indonesia berjuang menyelesaikan pendidikan dengan segala keterbatasan. Ada yang bekerja sambil kuliah, ada yang menempuh perjalanan jauh, bahkan ada yang harus berjuang melawan keterbatasan ekonomi dan kondisi fisik demi memperoleh gelar akademik.

Oleh sebab itu, keaslian dan keabsahan dokumen pendidikan harus ditempatkan sebagai standar etik yang tidak dapat ditawar bagi siapa pun yang hendak menduduki jabatan publik. Namun, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, bukan melalui penghakiman opini. Menghormati pendidikan berarti menghormati kebenaran, sekaligus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Ketiga, marwah pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa.

Kita tidak boleh membiarkan pendidikan direduksi menjadi sekadar alat memperoleh gelar, jabatan, atau legitimasi politik. Pendidikan sejatinya membentuk manusia yang berkarakter, berintegritas, berilmu, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Amanat Pasal 31 UUD 1945 bukan hanya berbicara tentang akses terhadap pendidikan, tetapi juga mengandung tanggung jawab negara untuk membangun sistem pendidikan yang bermartabat. Pendidikan nasional harus melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan cerdas, bukan sekadar generasi yang pandai mengejar posisi dan kekuasaan.

Keempat, demokrasi harus lebih kuat daripada loyalitas terhadap figur.

Salah satu penyakit dalam kehidupan politik kita adalah kecenderungan membangun loyalitas yang berlebihan terhadap individu, keluarga, kelompok, maupun lingkaran kekuasaan. Akibatnya, kritik dianggap sebagai permusuhan, koreksi dipersepsikan sebagai ancaman, dan kepentingan bangsa sering kali dikalahkan oleh kepentingan kelompok.

Padahal, demokrasi yang sehat membutuhkan keberanian untuk mengoreksi siapa pun, termasuk mereka yang sedang memegang kekuasaan. Loyalitas tertinggi seorang warga negara bukan kepada figur politik, melainkan kepada konstitusi, kepentingan rakyat, dan masa depan bangsa.

Peristiwa ini semestinya menjadi refleksi bagi seluruh elite politik bahwa kekuasaan tanpa kontrol akan melahirkan kesewenang-wenangan, sedangkan kekuasaan yang bersedia dikoreksi merupakan salah satu prasyarat pemerintahan yang demokratis.

Pada akhirnya, yang harus kita perjuangkan bukan kemenangan politik seseorang, melainkan kemenangan prinsip.

Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin menjadi pejabat, tetapi bangsa ini membutuhkan lebih banyak pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, kerendahan hati, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Sejarah tidak selalu mencatat seseorang karena lamanya ia menduduki jabatan, tetapi juga karena bagaimana ia memperlakukan amanah dan merespons ujian kekuasaan.

Momentum 12 November 2026 hendaknya menjadi pengingat bahwa jabatan dapat berakhir, kekuasaan dapat berganti, dan popularitas dapat memudar. Namun, konstitusi, kejujuran, integritas, serta martabat pendidikan harus tetap berdiri tegak.

Sebab, dalam negara hukum, tidak boleh ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada konstitusi dan tidak boleh ada kepentingan politik yang lebih besar daripada kepentingan bangsa.