Pendidikan Profesi Guru: Penguatan Profesionalisme dan Pengelolaan Sertifikasi dalam Jabatan

Oleh Windyani Wulansari

Mahasiswa Pascasarjana Kelas Non-Reg. 1E UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Peningkatan mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada kualitas guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menegaskan bahwa guru wajib berpendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat pendidik, namun dalam praktiknya masih ditemukan guru yang belum memenuhi kualifikasi dan standar profesional tersebut. Di sinilah diasumsikan bahwa kesenjangan mutu pendidikan salah satunya bersumber dari ketidaksiapan profesional guru, bukan semata dari kurikulum atau sarana. Gap utama yang ingin dijawab melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah bagaimana mengubah guru dari sekadar pelaksana teknis menjadi tenaga profesional yang kompeten secara pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Tulisan ini bertujuan merangkum konsep dasar PPG, bentuk program PPG dalam jabatan, standar guru profesional, serta pengelolaan sertifikasi PPG dalam jabatan sebagai instrumen manajemen SDM pendidikan.

Secara konsep, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dirancang sebagai pendidikan profesi pascasarjana atau pascasarjana terapan yang menjembatani antara pengetahuan akademik S1 dengan keterampilan profesional mengajar di kelas. PPG tidak hanya memfokuskan pada penguasaan materi ajar, tetapi juga pada kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara reflektif. Program ini memadukan perkuliahan, lokakarya, dan praktik pengalaman lapangan sehingga calon atau guru peserta PPG dapat mengintegrasikan kompetensi teoritis dan praktis. Dengan demikian, PPG menjadi instrumen formal negara untuk memastikan bahwa guru diperlakukan sebagai profesi yang memiliki standar masuk, kurikulum pendidikan khusus, dan mekanisme sertifikasi yang terukur.

Program PPG dalam jabatan ditujukan bagi guru yang sudah mengajar tetapi belum memiliki sertifikat pendidik atau masih perlu penguatan kompetensi. Berbeda dengan PPG prajabatan yang menyasar lulusan S1 calon guru, PPG dalam jabatan harus dirancang fleksibel dan kontekstual karena pesertanya memiliki beban mengajar dan tanggung jawab institusional. Pola pembelajarannya biasanya mengombinasikan daring, tatap muka terbatas, serta praktik pembelajaran di kelas masing-masing (on the job learning). Melalui PPG dalam jabatan, guru didorong untuk melakukan refleksi terhadap praktik mengajar yang sudah berjalan, memperbaiki perencanaan RPP atau modul ajar, serta menginternalisasi nilai-nilai etika profesi. Secara manajerial, PPG dalam jabatan juga merupakan strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan sertifikasi guru dalam tenggat waktu yang ditetapkan regulasi.

Standar guru profesional menjadi landasan normatif sekaligus indikator keberhasilan PPG. Guru profesional bukan hanya memenuhi syarat administratif S1 dan sertifikat pendidik, tetapi menunjukkan kompetensi dalam empat ranah: pedadogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru yang profesional mampu merancang pembelajaran yang bermakna, mengelola kelas secara humanis, berkomunikasi efektif dengan peserta didik dan kolega, serta terus mengembangkan diri melalui kegiatan keprofesian berkelanjutan. Standar ini berkaitan erat dengan Standar Nasional Pendidikan dan kebijakan sertifikasi, sehingga PPG berfungsi sebagai proses sistematis untuk membawa guru menuju standar ideal tersebut. Dalam perspektif manajemen pendidikan, standar guru profesional menjadi rujukan bagi rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karier.

Pengelolaan program sertifikasi PPG dalam jabatan menuntut tata kelola yang akuntabel, mulai dari seleksi peserta, pelaksanaan pembelajaran, hingga asesmen dan penerbitan sertifikat pendidik. Seleksi harus mempertimbangkan kualifikasi akademik, masa kerja, kebutuhan sekolah, dan peta kebutuhan guru secara nasional. Pada tahap pelaksanaan, perguruan tinggi penyelenggara PPG perlu memastikan kurikulum, dosen, guru pamong, serta sistem penilaian berjalan sesuai standar yang ditetapkan kementerian. Asesmen dalam PPG tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi juga penilaian kinerja mengajar melalui observasi, portofolio, dan tugas-tugas berbasis kelas. Hasil akhir berupa sertifikat pendidik harus dipandang bukan sekadar “legalitas”, melainkan bukti bahwa guru telah melalui proses pembinaan profesional yang terstruktur.

Sebagai simpulan, Pendidikan Profesi Guru—khususnya PPG dalam jabatan—merupakan instrumen strategis dalam manajemen sumber daya manusia pendidikan untuk menutup gap antara tuntutan regulasi dan kondisi riil kompetensi guru di lapangan. Konsep dasar PPG menempatkan guru sebagai profesi, bukan sekadar pekerjaan rutin; PPG dalam jabatan memperkuat guru yang sudah mengajar; standar guru profesional menjadi kompas mutu; dan pengelolaan program sertifikasi PPG memastikan prosesnya terarah dan terukur. Bila keempat aspek ini diimplementasikan secara konsisten dan sinergis, PPG berpotensi besar meningkatkan kualitas guru dan pada akhirnya meningkatkan mutu pendidikan nasional secara berkelanjutan.

Tulisan ini disarikan dari modul ajar Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Dosen pengampu Prof.Dr.A.Rusdiana,M.M.

(https://digilib.uinsgd.ac.id/96098/)

Windyani Wulansari lahir di Bandung dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Ibu empat anak ini sekarang tinggal di Griya Bandung Indah Blok G4 No.9 RT 02 RW 09 Kel. Bojongsoang Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia,  40287, HP: 082116777272

E-Mail : [email protected]

Pendidikan: Sekolah Dasar/SDN Banjaran I lulus tahun 1991, Sekolah Menengah Pertama/SMPN 10 Bandung lulus tahun 1994, Sekolah Menengah Atas/SMUN 1 Bandung tahun 1997, lulusan Universitas Islam Bandung Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Hubungan Masyarakat tahun 2001, lulusan Universitas Terbuka Jurusan PGSD pada tahun 2022 dan sekarang kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Jurusan MPI. Motivasi masuk ke UIN SGD jurusan MPI, yaitu untuk mengembangkan keilmuan dan mengetahui tentang pengelolaan lembaga yang lebih profesional sehingga bisa berkembang dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien.