KADISDIK JABAR DEDI SUPANDI, “FPSH-HAM WAJIB ADA DI SMA/SMK”

Oleh Hasbulloh Fudail

(Kabid Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Barat)

Untuk meningkatkan kesadaran hukum dan HAM bagi pelajar di Jawa Barat di era digital ini, utamanya dalam membentengi para pelajar dari paham radikalisme yang dibungkus dengan agama, maka setiap sekolah SMA sederajat wajib membentuk Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM di tingkat sekolah. Hal tersebut sudah dikirimkan surat  no: 13922/HK.09/Sekre tentang Pembentukan Forum Pelajar Sadar Hukum-HAM dan Penobatan Duta Hukum-HAM ke seluruh Cabang Dinas Pendidikan  di Jawa Barat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi didampingi Kepala Bidang Pembinaan SMK Edy Purwanto ketika menerima Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat Hasbulllah Fudail (Sekretaris Tim) bersama Tim Sekretariat (Juli Wahyu Pari Dunda, SPd., MSi., Drs. H. Lia Hambali dan Ida Suciati, S.Pd., MPd.) serta pengurus FPSH HAM (Indra dan Safitri).

Dedi Supandi sangat mengapresiasi berbagai kegiatan yang dilakukan FPSHHAM berpartisipasi dan mendorong para pelajar membuat program positif dengan mempublikasikan di berbagai media sosial (sosialisasi hukum-HAM, aktif kampanye anti korupsi, berbagi ilmu dll).

Dedi Supandi juga menjadi follower FPSH HAM dan akan membuat kanal program "Mading Digital Sekolah" dengan mengajak para pelajar untuk membuat video pendek bertema cerita positif yang dipublikasi di setiap sekolah. Para anggota FPSH HAM dapat menjadi penggerak untuk mengisi konten-konten kanal "Pelajar Sadar Hukum-HAM".

Kedatangan Tim dalam rangka melaporkan berbagai kegiatan serta hasil perumusan Revisi Keputusan Gubernur No: 180.05/Kep 648-Disdik 2018 tentang Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Bagi Pelajar Jenjang Pendidikan SMA, SMK, SMA Luar Biasa, Aliyah atau sederajat di Provinsi Jawa Barat.

Beberapa pokok usulan revisi, tersebut:

1. Perubahan nama menjadi Tim Penggerak Pelajar Sadar Hukum-HAM Provinsi Jawa Barat

2. Selain ada Dewan Pengarah dan Pembina secara ex officio, perlu dibentuk Badan Pelaksana untuk lebih meningkatkan Kinerja Tim.

3. Kantor Cabang Dinas 1-13 menjadi koordinator di kabupaten/kota

4. Dukungan APBD secara eksplisit

5. Keputusan Gubernur berlaku Mutatis Mutandis ke tingkat kabupaten kota di Jawa Barat.