MENGAPA BANYAK GURU ENGGAN MENJADI KEPALA SEKOLAH?

Antara Besarnya Tanggung Jawab, Kecilnya Penghargaan, dan Tantangan Kepemimpinan Pendidikan

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Ada sebuah fenomena menarik dalam dunia pendidikan yang patut menjadi bahan renungan bersama. Di tengah pentingnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, ternyata tidak sedikit guru yang justru enggan ketika ditawari atau dicalonkan menjadi kepala sekolah. Bahkan, di sejumlah daerah, pemerintah daerah menghadapi kesulitan mendapatkan guru yang bersedia menjadi bakal calon kepala sekolah. Akibatnya, tidak sedikit sekolah yang harus dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) karena belum memiliki kepala sekolah definitif.

Fenomena ini tentu mengundang pertanyaan: Mengapa jabatan kepala sekolah yang secara struktural merupakan posisi strategis dan memiliki kewenangan besar justru kurang diminati oleh sebagian guru?

Apakah guru tidak tertarik mengembangkan karier? Apakah mereka merasa belum mampu memimpin sekolah? Ataukah ada persoalan lain yang membuat jabatan kepala sekolah tidak lagi menjadi posisi yang diidam-idamkan?

Kepala Sekolah: Jabatan Strategis dengan Tanggung Jawab Besar

Secara regulatif, penugasan guru sebagai kepala sekolah saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan formal. Dengan demikian, kepala sekolah bukan sekadar pejabat administratif, melainkan seorang pemimpin pembelajaran sekaligus pengelola organisasi pendidikan.

Perannya sangat strategis. Kepala sekolah menjadi lokomotif penggerak perubahan, penentu arah pengembangan sekolah, sekaligus figur yang bertanggung jawab memastikan seluruh sumber daya sekolah bergerak menuju peningkatan mutu pendidikan.

Namun, menjadi kepala sekolah bukan perkara sederhana. Jika guru lebih banyak berfokus pada pelaksanaan pembelajaran dan pendampingan peserta didik, kepala sekolah harus mengelola hampir seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan. Mulai dari kurikulum, kepegawaian, keuangan, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, kemitraan, hingga pengembangan budaya sekolah.

Kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan kepemimpinan, manajerial, sosial, kepribadian, profesional, dan kewirausahaan. Artinya, seorang kepala sekolah harus mampu menjadi pemimpin, manajer, motivator, komunikator, sekaligus pengambil keputusan. Besarnya tanggung jawab inilah yang terkadang membuat sebagian guru berpikir ulang sebelum menerima penugasan sebagai kepala sekolah.

Tanggung Jawab Besar, tetapi Apakah Penghargaannya Sebanding?

Salah satu persoalan yang sering menjadi pertimbangan guru adalah ketidakseimbangan antara besarnya tanggung jawab dengan penghargaan finansial yang diterima. Bagi sebagian guru ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik, menjadi kepala sekolah tidak selalu memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah tetap memperoleh tunjangan profesi guru sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, tunjangan profesi tersebut berbeda dengan tunjangan jabatan kepala sekolah.

Persoalannya, tunjangan jabatan kepala sekolah belum menjadi penghargaan yang diterima secara seragam oleh semua kepala sekolah di daerah. Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan tertentu sangat bergantung pada kebijakan dan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku.

Akibatnya, ada guru yang merasa bahwa berpindah dari posisi guru menjadi kepala sekolah justru menambah beban pekerjaan, memperpanjang jam kerja, meningkatkan risiko persoalan administratif, tetapi tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan yang sepadan. Jika kondisi ini terus berlangsung, wajar apabila sebagian guru tidak menjadikan jabatan kepala sekolah sebagai tujuan pengembangan kariernya.

Tekanan Jabatan dan Persoalan Perlindungan

Tantangan lainnya adalah persoalan perlindungan dan kenyamanan dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah sering berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus melaksanakan kebijakan dan arahan dinas pendidikan. Di sisi lain, mereka harus menghadapi berbagai tuntutan dari guru, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, bahkan pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap sekolah.

Dalam situasi tertentu, kepala sekolah juga menghadapi tekanan ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, penerimaan peserta didik, serta pengelolaan sumber daya sekolah.

Belum lagi munculnya isu politisasi jabatan kepala sekolah, terutama menjelang pergantian kepemimpinan daerah. Isu mengenai kedekatan, loyalitas, bahkan dugaan praktik transaksional dalam promosi dan rotasi jabatan terkadang menjadi pembicaraan di kalangan pendidik.

Muncul pula istilah sekolah "mata air" dan sekolah "air mata". Sekolah mata air menggambarkan sekolah yang relatif maju, berada di lokasi strategis, memiliki fasilitas memadai, dan diminati masyarakat. Sebaliknya, sekolah air mata menggambarkan sekolah kecil, berada di wilayah terpencil, memiliki keterbatasan sarana, dan menghadapi tantangan pengelolaan yang lebih berat.

Meskipun tidak semua isu tersebut terbukti benar, berkembangnya persepsi semacam itu dapat memengaruhi minat guru untuk menjadi kepala sekolah. Guru tentu berharap penempatan jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan atau kepentingan tertentu.

Terjebak dalam Rutinitas Administrasi dan Keterbatasan Anggaran

Persoalan lain yang tidak kalah berat adalah keterbatasan anggaran. Kepala sekolah sering dituntut menyelenggarakan berbagai program peningkatan mutu, memenuhi kebutuhan operasional, mengembangkan kompetensi guru, memperbaiki sarana prasarana, dan mengikuti berbagai kegiatan kedinasan.

Namun, harapan tersebut tidak selalu sejalan dengan ketersediaan anggaran. Ketika kebutuhan sekolah mendesak sementara pencairan anggaran belum tersedia, kepala sekolah harus memutar otak mencari solusi agar kegiatan sekolah tetap berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kondisi seperti ini, kepala sekolah dapat mengalami tekanan psikologis karena harus mempertanggungjawabkan berbagai hal, sementara kewenangan dan sumber daya yang dimiliki terbatas. Selain itu, keberagaman karakter, kompetensi, dan motivasi guru serta tenaga kependidikan juga menjadi tantangan tersendiri.

Tidak semua warga sekolah mudah diajak berubah. Ada yang antusias melakukan inovasi, tetapi ada pula yang cenderung bertahan pada kebiasaan lama. Kepala sekolah harus mampu merangkul semua pihak, membangun komunikasi, menyelesaikan konflik, dan menggerakkan perubahan tanpa menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman.

Bagaimana dengan Kesempatan Guru ASN PPPK?

Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 juga memberikan ruang bagi guru ASN PNS dan PPPK untuk menjadi bakal calon kepala sekolah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam ketentuan persyaratan yang diatur, guru PNS dengan pangkat paling rendah golongan III/c dan guru PPPK dengan masa kerja paling sedikit delapan tahun memiliki kesempatan untuk dipertimbangkan menjadi bakal calon kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian, dalam praktik di sejumlah daerah, guru PNS terkadang masih lebih diprioritaskan. Pertimbangannya antara lain berkaitan dengan kepastian karier, status kepegawaian, serta persepsi mengenai keberlanjutan penugasan. Ada pula persoalan psikologis dan komunikasi kepemimpinan ketika seorang guru PPPK ditugaskan menjadi kepala sekolah di lingkungan yang mayoritas gurunya berstatus PNS. Padahal, kepemimpinan semestinya dibangun atas dasar kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan semata-mata status kepegawaian.

Kesempatan yang setara perlu diwujudkan melalui proses seleksi dan penugasan yang objektif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan dan mutu pendidikan.

Mengembalikan Kebanggaan Menjadi Kepala Sekolah

Persoalan rendahnya minat guru menjadi kepala sekolah tidak cukup diselesaikan dengan membuka seleksi atau memperbanyak calon. Pemerintah perlu membangun ekosistem yang membuat jabatan kepala sekolah menjadi posisi yang menarik, terhormat, dan membanggakan.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, memberikan penghargaan dan tunjangan jabatan yang layak sesuai tanggung jawabnya. Kedua, memberikan perlindungan hukum dan kelembagaan agar kepala sekolah dapat bekerja dengan tenang dan profesional.

Ketiga, memastikan promosi dan rotasi jabatan berlangsung secara objektif dan bebas dari intervensi kepentingan politik. Keempat, mengurangi beban administrasi yang tidak perlu agar kepala sekolah dapat lebih fokus pada kepemimpinan pembelajaran dan peningkatan mutu sekolah. Kelima, memperkuat pendampingan, pengembangan kompetensi, serta dukungan sumber daya bagi kepala sekolah.

Menjadi kepala sekolah memang bukan tugas ringan. Namun, jabatan tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi seorang guru untuk memperluas kontribusi dan memberikan dampak yang lebih besar bagi pendidikan.

Kita tentu berharap semakin banyak guru kompeten yang bersedia menjadi kepala sekolah bukan karena terpaksa, bukan pula semata-mata mengejar jabatan, melainkan karena memiliki panggilan untuk memajukan pendidikan.

Profesionalisme kepala sekolah harus diimbangi dengan penghargaan, perlindungan, dan dukungan yang memadai. Jangan sampai kita menuntut kepala sekolah bekerja luar biasa, tetapi memberikan dukungan yang biasa-biasa saja.

Sebab, sekolah yang bermutu membutuhkan kepala sekolah yang hebat. Namun, kepala sekolah yang hebat juga membutuhkan sistem yang mendukungnya untuk tumbuh, berkembang, dan bekerja dengan penuh dedikasi.

Sudah saatnya jabatan kepala sekolah dikembalikan menjadi kebanggaan sekaligus salah satu puncak pengabdian dan pengembangan karier seorang guru. Bukan jabatan yang dihindari karena beratnya beban, melainkan amanah yang diminati karena besarnya kesempatan untuk membawa perubahan.